REPUBLIKA.CO.ID,TANJUNG MALIM -- Pemerintah ingin meningkatkan harkat dan martabat para huffaz (penghafal Alquran) dengan memastikan bahwa mereka juga memiliki kualifikasi akademik dan tidak ketinggalan sistem pendidikan nasional. Hal ini disampaikan Wakil Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Dr Ahmad Zahid Hamidi.
Dia mengatakan, hal itu bisa dicapai antara lain dengan dibuatnya modul khusus pelatihan guru yang disediakan oleh Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI), di samping memberikan kesempatan kepada para huffaz untuk melanjutkan studi ke jenjang sarjana di universitas tersebut.
Dia mengatakan, inisiatif itu sejalan dengan tujuan pemerintah untuk menghasilkan 125 ribu profesional huffaz pada 2050.
“Artinya, mereka tidak hanya menjadi profesional seperti insinyur, pengacara, dokter, dan akuntan serta bergabung dengan lembaga dan badan usaha, tetapi pada saat yang sama, mereka juga dapat terus menjadi imam di masjid-masjid,” kata Ahmad usai kunjungan khusus ke UPSI, dilansir dari laman Bernama pada Selasa (21/2/2023).
Di samping itu, hadir pula Wakil Rektor UPSI Prof Datuk Dr Md Amin Md Taff. Ahmad mengatakan, huffaz harus memiliki kualifikasi akademik termasuk Sijil Pelajaran Malaysia (SPM), yang merupakan salah satu syarat untuk bergabung dengan layanan publik.
Dia mengungkapkan, karena pemerintah melihat sebagian besar dari kelompok tersebut berada di bawah garis kemiskinan. Sebab, persepsi bahwa ibadah yang dilakukan oleh kelompok tersebut harus dilakukan secara gratis.
Ahmad mengatakan, persepsi itu tidak tepat karena huffaz juga perlu mencari nafkah sendiri untuk bertahan hidup.
“Kita tidak boleh menyepelekan mereka yang bergerak di bidang agama, apalagi yang berada di pusat-pusat tahfiz, sehingga terpinggirkan dari sistem pendidikan nasional,” kata dia.
Ahmad Zahid juga mengapresiasi upaya UPSI yang bertujuan untuk membuat lembaga pendidikan dan kajian Islam secara khusus guna memberikan kesempatan kepada huffaz di seluruh tanah air.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
