REPUBLIKA.CO.ID, PADANG -- Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir, mengatakan saat ini rencana pembangunan flyover Sitinjau Lauik di wilayah Kota Padang sudah memasuki tahap Public Private Partnership (PPP) Book 2023. Saat ini kata Erick Kerja sama Pemerintah Badan Usaha (KBPU) Sitinjau Lauik dalam tahapan persiapan pengadaan Badan Usaha Pelaksana (BUP), yang akan dimulai setelah terbitnya konfirmasi final dari Kementerian Keuangan dan penetapan lokasi dari Gubernur Sumbar.
“Kita doakan bersama-sama agar semua lancar dan pembangunan bisa dilakukan secepatnya. Melihat pentingnya flyover ini untuk masyarakat Sumbar dan juga yang melintas di Jalur Lintas Sumatra (Jalinsum) ini,” kata Erick, Rabu (6/3/2024) saat meninjau lokasi rencana pembangunan flyover Sitinjau Lauik di Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang.
Erick memastikan dukungan terhadap pembangunan flyover ini. Bahkan dia juga menyebut kemungkinan peletakan batu pertama bisa dilakukan Presiden Joko Widodo sebelum habis masa jabatan Oktober 2024.
Erick mengakui, flyover di Sitinjau Lauik sangat tepat dibangun untuk menghindari jalur super ekstrem yang sudah banyak memakan korban jiwa itu.
Erick menyebutkan, awalnya proyek pembangunan ini diusulkan oleh Pemprov Sumbar ke pemerintah pusat. Namun karena anggaran yang sangat besar sementara kondisi keuangan sedang terimbas pandemi, sehingga belum bisa dipenuhi. Meski begitu, lanjut Erick, urgensi pembangunan flyover tidak bisa dimungkiri oleh pemerintah pusat.
“Sekali lagi saya mengatakan Sumbar beruntung punya Andre Rosiade. Meski sudah ditolak pusat, tapi Andre Rosiade tak kehilangan akal memperjuangkan pembangunan Sumbar. Dia berkomunikasi dengan banyak pejabat di pusat dan mendapatkan solusi pembangunan. Andre kembali meminta pembangunan ini sampai akhirnya disetujui pusat,” kata Erick Thohir.
Pada kesempatan yang sama, Andre Rosiade menambahkan, flyover Sitinjau Lauik yang menghubungkan Kota Padang dengan Kabupaten Solok dan daerah terusannya sedang dalam proses. Andre menyebut peletakan batu pertama mega proyek sepanjang 2,8 KM itu akan dilakukan sebelum Presiden Jokowi berganti dengan presiden baru.
Andre Rosiade menjelaskan, FO Sitinjau Lauik ini awalnya diajukan Pemprov Sumbar dan mendapat penolakan dari Pemerintah Pusat. Namun sebagai wakil rakyat dari Dapil Sumbar, Andre mengambil inisiatif dengan menemui sejumlah petinggi di pusat. Seperti Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri BUMN Erick Thohir, pimpinan BUMN Karya dan lainnya. Bahkan sampai Presiden Jokowi.
“Alhamdulillah, akhirnya ada jalan untuk membangun infrastruktur senilai Rp 4,8 triliun ini. Yaitu dengan sistem KPBU, kerja sama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur atau layanannya untuk kepentingan umum. Akhirnya, flyover ini bisa segera dibangun karena prosesnya sudah dekat,” ucap Andre.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
