REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Polda Metro Jaya mengerahkan 11.385 personel untuk mengamankan sebanyak 65.459 tempat pemungutan suara (TPS) yang tersebar di wilayah hukumnya pada saat Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Dari puluhan ribu TPS, sebanyak 53 TPS masuk dalam katergori rawan.
"TPS tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yaitu TPS kurang rawan 63.854 TPS, TPS rawan 1.548 TPS, dan TPS sangat rawan 53 TPS," jelas Wakapolda Metro Jaya Brigjen Suyudi Ario Seto dalam apel gelar pasukan BKO pengamanan TPS di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Selasa (30/1/2024).
Dalam kesempatan itu, Suyudi menyampaikan bahwa pengecekan petugas pasukan Bawah Kendali Operasi (BKO) dilakukan sebagai langkah awal melakukan kesiapan pengamanan pemungutan suara dan penghitungan suara pada pemil 14 Februari 2024. Di samping itu juga karena tidak semua personel yang bertugas mempunyai pengalaman dalam mengamanan pemilu.
“Tentunya personel yang akan melaksanakan pengamanan tidak semua mempunyai pengalaman yang cukup dalam melakukan pengamanan pemilu saat ini,” terang Suyudi.
Sehingga, lanjut Suyudi, diperlukan cek secara detail keperluan dan kebutuhan baik pakaian maupun logistik saat bertindak. Dia juga mengingatkan kepada personel yang lebih sudah senior dan berpengalaman dalam pengamanan pemilu. Dia juga meminta personel untuk mengantisipasi potensi gangguan kaamanan dan ketertiban masyarakat sebelum, saat berlangsung, hingga setelah perhitungan suara dilakukan.
"Segeralah laporkan setiap perkembangan situasi kepada pimpinan jika terjadi peningkatan eskalasi di lapangan dan jangan sampai melakukan tindakan yang berlebihan atau excessive power," kata Suyudi.
Lebih lanjut, Suyudi mengatakan bahwa pengamanan juga dilakukan dengan TNI, stakeholder terkait, serta elemen masyarakat. Karena itu dia berpesan agar para personel tetap menjaga netralitas dengan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan karena keberpihakan ke salah satu paslon atau parpol.
"Analisa dan mapping TPS tempat kita bertugas. Pahami kerawanan dan potensi gangguan di setiap lokasi TPS tersebut. Koordinasi selalu dengan petugas di TPS jangan lakukan langkah-langkah yang kontraproduktif yang dapat menyudutkan institusi," tutur Suyudi.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
