Sabtu 03 Sep 2022 06:06 WIB

Moeldoko: Jika Harga BBM tidak Naik, Negara Harus Tambah Subsidi Rp 198 Triliun

Pemerintah telah mengalokasikan subsidi Rp 502 triliun saat ini.

Rep: Dessy Suciati Saputri/ Red: Teguh Firmansyah
Konsumen mengisi BBM jenis pertalite di SPBU Kawasan MT Haryono, Jakarta, Jumat (2/9/2022). Pemerintah dan Pertamina terus berupaya memastikan subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang memang berhak menikmati subsidi BBM. Prayogi/Republika.
Foto: Prayogi/Republika.
Konsumen mengisi BBM jenis pertalite di SPBU Kawasan MT Haryono, Jakarta, Jumat (2/9/2022). Pemerintah dan Pertamina terus berupaya memastikan subsidi BBM menjadi lebih tepat sasaran, sebagai bentuk perlindungan kepada masyarakat yang memang berhak menikmati subsidi BBM. Prayogi/Republika.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menyampaikan, kenaikan harga minyak dunia membuat Pemerintah Indonesia berjuang keras mempertahankan harga BBM yang bisa dijangkau masyarakat. Carannya, dengan menambah jumlah anggaran subsidi.

Hal ini disampaikannya saat memberi kuliah umum kepada empat ribu mahasiswa baru Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) Jawa Tengah, Jumat (2/9).

Baca Juga

“Kalian harus memahami bahwa negara mengeluarkan subsidi Rp 502 triliun untuk menjaga supaya harga BBM dan LPG yang tiga kilogram itu tetap bisa dijangkau oleh masyarakat. Jumlah ini sungguh sangat besar,” ujarnya, dikutip dari siaran pers KSP pada Sabtu (3/9).

Jika harga BBM tidak dinaikkan, kata dia, negara akan mengeluarkan tambahan anggaran subsidi yang nilainya sangat besar. “Kalau harga BBM tidak dinaikkan, tentu negara akan menggelontorkan tambahan anggaran untuk subsidi, yang nilainya mencapai Rp 198 triliun. Ini sebuah tantangan besar yang kini sedang kita hadapi,” kata Moeldoko.

Awalnya, Moeldoko menyampaikan berbagai tantangan yang dihadapi Indonesia, baik di lingkungan global maupun di dalam negeri. Di lingkungan global, Indonesia saat ini menghadapi tiga tantangan besar, yakni krisis energi, pangan, dan keuangan.

Kondisi tersebut terjadi karena adanya ketidakpastian situasi global imbas dari perubahan dunia yang sangat cepat, penuh risiko, kerumitan, dan kejutan. Seperti pandemi Covid-19 dan konflik Rusia-Ukraina.

“Belum selesai kita menghadapi pandemi, muncul konflik Rusia-Ukraina yang membuat situasi dan kondisi global berubah sangat dinamis, dan ini sudah pasti berdampak kepada Indonesia,” ujar dia.

Selain di lingkungan global, ia juga menyampaikan beberapa tantangan di dalam negeri. Mulai dari penurunan angka kemiskinan, pembangunan sumber daya manusia, hingga penyerapan angkatan kerja baru.

“Angkatan kerja baru kita setiap tahunnya kurang lebih 2,5 juta. Mau dikemanain ini? Ini tantangan yang nanti kalian juga akan hadapi saat menjadi pemimpin di negeri ini,” ujar Moeldoko.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah telah berupaya yakni dengan melakukan pembangunan infrastruktur dan menjadikan pembangunan sumber daya manusia sebagai agenda prioritas. Di antaranya dengan melakukan perbaikan Kartu Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Sehat, dan program pra kerja.

“Soal kesehatan, pemerintah juga sedang bekerja keras untuk menurunkan angka stunting. Sehingga persoalan jamban saja dibahas di rapat kabinet. Nah, Ini semua disiapkan oleh pemerintah untuk kalian agar bisa membawa Indonesia Maju pada 2045,” ujar Moeldoko.

Moeldoko pun mengajak anak-anak muda melakukan inovasi dan lompatan-lompatan besar terutama dalam menghadapi fenomena global yang berubah sangat cepat.

“Saya tantang kalian untuk berdemokrasi dengan menciptakan berbagai inovasi. Dan jadilah pemimpin yang memiliki sensitivitas tinggi dengan perubahan-perubahan sosial di sekitar,” ucap Moeldoko.

Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement