REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mendorong agar aktor intelektual kasus penyerangan kantor Partai Demokrasi Indonesia (PDI) pada 27 Juli 1996 (Kudatuli) silam diusut tuntas. Hal itu diungkapkan Hasto dalam diskusi Memperingati 26 Tahun Peristiwa 27 Juli (Kudatuli), Kamis (21/7/2022).
"DPP PDIP mengharapkan kepada Komnas HAM, jajaran Pemerintah, Kejakgung untuk betul-betul menindaklanjuti agar peristiwa kelam itu bisa diungkapkan siapa aktor-aktor intelektual yang berada dibalik serangan kantor DPP PDI," kata Hasto, di Kantor DPP PDIP, Menteng, Jakarta, Kamis.
Hasto mengatakan partainya akan mencari setiap ruang yang ada untuk mencari keadilan terhadap kasus tersebut. Partainya juga akan bekerja sama dengan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI) untuk mencari aktor penyerangan markas PDIP 27 Juli 1996.
"Kita akan terus membangun optimisme bagi kita dengan membangun kekuatan bersama pada akhirnya siapapun yang menjadi aktor-aktor intelektual terhadap serangan Partai Demokrasi Indonesia saat itu, harus dituntut dimuka hukum biar keadilan betul-betul ditegakkan," ucapnya.
Untuk mengenang peristiwa tersebut PDIP akan mengadakan tabur bunga di Kantor PDIP Pejuangan, Menteng, Jakarta. Hasto mengatakan peristiwa tersebut perlu diperingati agar bangsa Indonesia belajar dari masa lalu.
"Sejarah selalu mengajarkan bagaimana kita belajar terhadap masa lalu. Bagaimana kita belajar pemerintahan yang otoriter tidak akan tahan lama. Bagaimana pemerintahan itu seharusnya dibangun oleh kekuatan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat," ucapnya.
"Oleh karena itulah, nilai penting dari 27 Juli kekuatan arus bawah menjadi topang utama dari partai kita. Karena itulah seluruh kader-kader partai yang mengikuti acara ini, kita tidak boleh melupakan kekuatan arus bawah itu," imbuhnya.
Hasto mengatakan, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri berpesan agar peringatan 26 Tahun Tragedi 27 Juli menjadi pengingat kader agar turun ke bawah menyatu dengan rakyat.
"Untuk itulah kasus 27 Juli mengajarkan intisari kekuatan partai yang berasal dari rakyat yang ini akan menjadi sesuatu kekuatan moral yang maha dahsyat yang akan mengoreksi siapapun ketika watak pemerintahan telah bergeser dan melupakan cita-cita dari rakyat Indonesia, dari amanat penderitaan rakyat itu," ucapnya.
Ketua DPP PDIP Ribka Tjiptaning juga menyuarakan bahwa sejarah harus ditegakkan. Baginya, Kudatuli adalah sejarah kelabu bangsa Indonesia. Sebab banyak korban melayang akibat penyerangan itu. “Ada juga teman saya hilang itu sampai sekarang tidak ketemu,” kata Ribka.
Politikus PDIP Trimedya Panjaitan mengatakan pihaknya memandang bahwa harus ada gebrakan sehingga bisa menuntaskan kasus tersebut sampai ke aktor intelektualnya. “Kita harus bicara penegakan hukum, bukan hanya rekonsiliasi, tapi kita minta tetap kasus 27 Juli diusut tuntas,” kata Trimedya.
“Otak intelektualnya, siapapun dia, hukum tak boleh tajam ke bawah tumpul ke atas. Hukum tak boleh hanya berpihak pada orang yang punya kekuasaan,” tegas Trimedya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
