REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) dan Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi. Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies (IPS), Nyarwi Ahmad menilai dilantiknya Nadiem dan Bahlil menunjukkan kepercayaan Jokowi terhadap keduanya makin meningkat.
"Reshuffle kali ini menunjukkan tingkat kepercayaan Presiden Jokowi masih bagus dan bahkan menguat. Terbukti dengan memberikan tambahan beban tugas melalui postur kementerian baru tersebut (Kemendikbudristek)," kata Nyarwi dalam keterangan tertulisnya kepada Republika.co.id, Kamis (29/4).
Dipercayanya Nadiem sebagai Mendikbudristek dinilai cukup mengejutkan, khususnya bagi kelompok-kelompok yang melihat Nadiem sebagai sosok yang masih kurang kompeten dan kontroversial karena sejumlah kebijakan seperti terkait dengan keluarnya PP No.57 tahun 2021 yang terkait dengan pendidikan Pancasila dan juga sejumlah isu lainnya. Dengan reshuffle kali ini, Nyarwi menilai Nadiem memiliki peluang lebih untuk mengelola kebijakan publik dan komunikasi publik di lembaga kementerian yang dipimpinannya secara lebih baik dan tidak dipenuhi dengan kebijakan yang bisa mengundang kontroversi.
"Melalui reshuffle kali ini, Nadiem perlu menunjukkan kepada publik seperti apa inovasi-inovasi yang dilakukannya ke depan dalam memperkuat bidang riset dan teknologi di Indonesia," ujarnya.
Sementara itu ditunjuknya Bahlil sebagai Menteri Investasi akan memberikan peluang bagi Bahlil untuk menunjukkan kompetensi/kemampuannya dalam mengelola investasi domestic dan luar negeri lebih maksimal agar bisa menggerakkan kembali pertumbuhan ekonomi masyarakat di tengah bencana Pandemi. Kendati demikian, Bahlil juga memiliki sejumlah tantangan.
"Pertama terkait koordinasi dengan kementerian lain yang menangani sektor-sektor pembangunan lainnya yang capaiannya bisa menjadi indikator tingkat daya tarik investasi ke Indonesia/ bisa memotivasi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia," ucapnya.
Ia mencontohkan misalnya sektor ketenagakerjaan yang ditangani oleh Kemenakertrans dan juga sektor pariwisata dan industry kreatif yang ditangani oleh Kemenparekraf. Menurutnya kemampuan Bahlil dalam berkolaborasi dengan bidang-bidang kementerian terkait semacam itu sangat menentukan tingkat capainnya dalam mendorong investor asing untuk berinvestasi di Indonesia.
"Tantangan yang kedua ada pada sector-sektor lain yang berperan penting dalam mendukung kelancaran dan daya tarik investasi yang selama ini kewenangannya ada di kementerian lain seperti Kementerian Keuangan. Langkah-langkah strategis perlu dilakukan oleh Bahlil dalam mengelola tantangan ini agar Global Competitive Index Indonesia terus meningkat dan persepsi positif dari para investor asing tentang kemudahan berinvestasi di Indonesia juga terus menguat," jelasnya.
Selain itu, yang menjadi tantangan selamjutnya terkait dengan bagaimana mengelola peran dan kewenangan Pemerintah Daerah/Kepala Daerah di dalam pengelolaan investasi di sektor-sektor tertentu di berbagai daerah di Indonesia. Pola komunikasi yang baik dan alternatif kebijakan yang lebih baik perlu dirumuskan oleh Bahlil untuk mengatasi tantangan tersebut.
"Di sini Bahlil dituntut untuk memiliki kemampuan lebih dan perlu memiliki sumber daya yang memadai untuk mengelola ketiga jenis tantangan di atas," ungkapnya.
Selain meningkatnya kepercayaan Presiden Jokowi terhadap dua nama tersebut, Nyarwi melihat kepercayaan Jokowi terhadap sosok Kepala KSP Jenderal (Purn) Moeldoko yang diangggap kontroversial juga masih cukup besar. Hal tersebut dibuktikan tidak masuknya Moeldoko dalam daftar reshuffle.
"Ini menunjukkan kepercayaan Presiden Jokowi pada Moeldoko masih cukup besar dan diandalkan untuk mengawal agenda-agenda penting dalam Pemerintahan Presiden Jokowi tiga tahun mendatang," ujarnya.
Ikuti Whatsapp Channel Republika
